Jakarta – Anggota DPR RI Anis Byarwati menyatakan sepakat dengan opsi yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunda sebagian belanja infrastruktur multi-years apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melampaui batas aman 3 persen.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pasca era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujar Anis di sela-sela masa reses anggota DPR RI di Jakarta, 3 Juli 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menilai potensi kenaikan defisit tidak hanya disebabkan oleh lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik Iran–Israel–Amerika Serikat.
Menurutnya, risiko juga datang dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 yang dinilai terlalu tinggi.
“Dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5 persen, lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5 persen, maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 persen karena target penerimaan pajak meleset,” katanya.
Anis menilai opsi pemangkasan program MBG cukup masuk akal mengingat besarnya alokasi anggaran program tersebut yang mencapai Rp335 triliun.
Selain itu, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mengingatkan bahwa potensi pelebaran defisit, baik dari faktor internal maupun eksternal, perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
“Sebelumnya Moody’s Investor Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Ratings yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9 persen pada tahun 2026 di atas target APBN 2,69 persen,” katanya.
Legislator dari Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kebijakan apapun yang dipilih pemerintah harus mempertimbangkan dampak paling minimal terhadap masyarakat.
Menurutnya, menaikkan administered price seperti harga BBM, LPG, atau listrik justru berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Menaikkan administered price akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih, sehingga pilihan memangkas atau menyesuaikan program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years,” paparnya.[]
