Refleksi Orde Baru dan Relevansinya Hari Ini
Oleh Deddy Hutapea (Pengamat Sosial Politik)
Saya menyadari bahwa judul ini akan memicu kontroversi bagi banyak pihak. Apa yang terlintas di benak masyarakat ketika mendengar kata “Orde Baru”? Bagi ingatan sebagian publik adalah klaim kejayaan dan kemakmuran Indonesia. Tetapi bagi sebagian lain adalah otoritarianisme, militeristik, sentralistik, dan sebagainya. Saat ini, perjalanan bangsa Indonesia cenderung kembali pada tata kelola khas orde baru. Ada beberapa gejala yang dapat kita rasakan, seperti dominasi militer dalam ranah sipil, pendekatan otoritarianisme, dan masih banyak lagi. Sepertinya, negara ini menyambut kembalinya orde baru yang dirindukan.
Tulisan ini mengajak para pembaca untuk masuk ke dalam alam pikiran yang konkret. Jikalaupun kita putar balik pada tata kelola khas orba, maka orba seperti apa yang baik dan relevan untuk kebutuhan hari ini? Hal yang relevan adalah cara para pengelola negara yang mengedepankan pendekatan etis jabatannya. Memang cukup ironi, tetapi jika ingin jujur, pendekatan etis jabatan di era orde baru jauh lebih rigid dan cenderung jauh dari kesan urakan. Selama 32 tahun rezim militeristik ini, terbentuk citra pejabat publik yang sangat formal dan terjaga. Masyarakat jarang sekali terusik oleh pernyataan para pejabat yang sumir, kurang terkoordinasi, dan multi-tafsir. Tentu saja, pengkondisian tersebut merupakan hasil dari kontrol rezim yang sangat kuat. Negara secara aktif menanamkan nilai-nilai yang rigid kepada seluruh pengelola negara.
Sebagai catatan, artikel ini tidak bermaksud menggiring opini dan pemahaman bahwa orde baru adalah zaman yang sepenuhnya baik. Tetapi, sebagai perjalanan suatu bangsa, setiap zaman tentu memiliki sisi positif yang berguna sebagai bahan pembelajaran.
Pemerintahan Soeharto merancang serangkaian langkah untuk menjamin kepastian. Salah satu caranya adalah dengan mengontrol arus informasi publik secara ketat. Meskipun tak jarang aturan ini disalahgunakan untuk menyensor peristiwa demi kepentingan tertentu. Tentu tidak ada pemerintahan yang sempurna, termasuk orde baru. Namun, kendali ketat tersebut terbukti relatif berhasil dalam menjalankan pembangunan nasional.
Tidak dapat disangkal bahwa pemerintahan orde baru jauh lebih sukses dalam mengimplementasikan pembangunan, mengelola kebijakan fiskal dan moneter, serta menyiapkan industrialisasi Indonesia dibandingkan era sebelumnya. Sebelum krisis moneter 1998, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terulang hingga kini.
Refleksi tersebut membawa saya pada keyakinan bahwa pemerintah saat ini dapat mencontoh hal-hal positif tersebut. Pemerintah tentu berkewajiban menciptakan situasi kondusif. menciptakan stabilitas politik yang mengutamakan tata kelola pemerintahan yang tepercaya. Tetapi, penciptaan kondisi itu harus berjalan secara bermartabat, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo, ia sangat mampu dalam memastikan para pejabat publik menjaga martabat mereka di depan masyarakat. Karena, pemerintahannya tidak mengalami kendala secara politik. Prabowo memiliki tingkat kepuasan yang tinggi berdasarkan hasil survei, memimpin koalisi besar, dan populer di kalangan militer. Maka dari itu, langkah yang mungkin bisa menjadi rujukan adalah dengan membangun sistem komunikasi publik yang konsisten, mencerdaskan masyarakat, serta meminimalisir silang pendapat antarpejabat. Jika perlu, Presiden dapat meregulasi batasan ucapan dan tindakan para pejabat untuk mengurangi spekulasi, meningkatkan kepastian, serta menjaga kewibawaan pemerintah.
Artikel ini memang menjadikan orde baru sebagai rujukan. Tapi, bukan berarti tidak ada catatan kritis. Di era keterbukaan informasi saat ini, sangat tidak mungkin membentuk pemerintahan yang anti-kritik atau mengabaikan kebebasan berekspresi. Penyelenggara negara tidak boleh tertutup atau bersikap ofensif terhadapmasukan warga. Pemerintah justru wajib menjamin tersedianya saluran aspirasi yang aman dan efektif bagi rakyat.
Baca juga: Prabowo–Megawati Bertemu di Istana, Bahas Isu Strategis dan Geopolitik
Baca juga: Konflik Timur Tengah Membara, DPR Desak Evakuasi dan Perlindungan Jemaah Umrah
Kembalinya orde baru yang dirindukan harus berhadapan dengan masyarakat kritis dan berkesadaran. Agar kontrol pada sikap sewenang-wenang pejabat publik bisa menjadi minimal. []
