Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan penolakannya terhadap wacana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Said menilai, langkah tersebut tidak tepat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Ia menekankan, fokus pemerintah seharusnya bukan memangkas subsidi, melainkan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Yang perlu dilakukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran,” ujarnya di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Ia mengusulkan perbaikan sistem distribusi dengan pendekatan yang lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari atau retina mata untuk memverifikasi penerima subsidi.
Menurut Said, persoalan utama saat ini bukan besaran subsidi, melainkan ketidaktepatan distribusi. Ia menyebut, dari sekitar 8,6 juta penerima, hanya 5,4 juta yang dinilai benar-benar layak menerima subsidi LPG 3 kilogram.
Lebih jauh, Said mengingatkan bahwa kenaikan harga energi global memang tidak terhindarkan. Namun, hal itu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap masyarakat kecil.
“Semua sektor terdampak kenaikan harga energi. Tapi kenapa yang disentuh justru subsidi untuk rakyat kecil?” tegasnya.
Ia menyarankan, opsi penyesuaian sebaiknya diarahkan pada BBM nonsubsidi yang memang mengikuti mekanisme pasar. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati karena kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi.
Said pun meminta pemerintah tidak gegabah dalam merespons fluktuasi harga minyak dunia.
“Jangan setiap harga naik kita bereaksi berlebihan. Semua harus dihitung secara matang,” tutupnya.[]
