REALLISTMEDIA.COM – Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan klarifikasi resmi terkait polemik pernyataannya mengenai peristiwa kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Sabtu, 21 November 2026, Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyangkal terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan pada tragedi tersebut, sekaligus mengutuk keras tindakan keji itu.
Langkah klarifikasi ini diambil menyusul sorotan tajam dari kalangan insan perfilman nasional dalam malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang digelar di Jakarta sehari sebelumnya, pada Jumat, 20 November 2026.
Dalam keterangannya, Fadli memaparkan bahwa keberatan yang sempat ia sampaikan bukanlah mengenai fakta terjadinya perkosaan, melainkan pada diksi “massal” yang menurutnya membawa konsekuensi makna tersendiri.
Ia menilai penyematan istilah tersebut harus ditopang oleh bukti hukum serta dokumentasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.
“Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras,” kata Fadli Zon, dikutip Reallist Media pada Senin, 23 November 2026.
“Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah,” ujar dia.
Lebih lanjut, Fadli menguraikan alasan di balik kehati-hatiannya menggunakan istilah “massal”. Menurut pandangan pribadinya, terminologi tersebut beririsan erat dengan definisi kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Di tengah kekhawatiran publik bahwa pandangannya sebagai Menteri Kebudayaan akan memengaruhi narasi resmi negara, Fadli membantah adanya intervensi dalam proyek penulisan sejarah nasional.
Ia menekankan bahwa apa yang ia sampaikan murni merupakan opini pribadi, bukan instruksi maupun kebijakan kementerian.
“Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah,” ucapnya.
Polemik ini kembali mencuat ke ruang publik setelah produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, melontarkan kritik terbuka kepada Fadli Zon dari atas panggung FFI 2026. Kritik tersebut disampaikan Siera saat memberikan pidato kemenangan usai filmnya dinobatkan sebagai Film Cerita Panjang Terbaik.
Ucapan Siera merujuk pada pernyataan Fadli pada Juni 2025 lalu yang sempat mempertanyakan bukti di balik penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.
Terkait fakta hukum dan pendokumentasian peristiwa Mei 1998, dokumen negara sebenarnya telah mencatat rangkaian peristiwa kelam tersebut melalui laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998.
Laporan resmi tim bentukan pemerintah itu mengonfirmasi adanya tindak kekerasan seksual yang menimpa perempuan di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.
Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dokumen TGPF tersebut memuat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual yang telah melalui proses verifikasi.
Rincian temuan tersebut meliputi 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan yang disertai dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 kasus pelecehan seksual.
Menanggapi tuntutan pembukaan bukti secara menyeluruh kepada publik, Komnas Perempuan sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai protokol perlindungan saksi dan korban.
Baca juga: Maman Imanulhaq Desak Hukum Berat Pelaku Kekerasan Seksual di Ponpes
Baca juga: Stepforward Rilis Video Klip Lagu Camkan Memarku
Lembaga negara tersebut menegaskan bahwa data rinci mengenai identitas para penyintas tidak dapat dibuka secara bebas kepada khalayak umum demi melindungi keselamatan fisik maupun psikologis korban beserta keluarganya dari ancaman trauma serta risiko kekerasan lanjutan. []




