Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev RIDPN Raja Ampat 2024–2044).
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Aston Sorong pada Senin, 11 Mei 2026 bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini bertujuan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan pariwisata berkualitas sebagai arah besar pengembangan Raja Ampat.
Berbicara dalam keterangan tertulisnya, Menpar menegaskan bahwa RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besar menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan.
Dalam rapat koordinasi, Menpar menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.
Ia menegaskan bahwa Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism, sehingga industri pariwisata tidak boleh bersifat eksploitatif yang mengorbankan alam.
Dari hasil evaluasi lapangan, beberapa titik krusial memerlukan intervensi bersama, seperti pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.
Pemerintah juga tengah mengkaji penambahan mooring buoy sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal. Widiyanti menekankan bahwa pengelolaan mooring buoy harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah setelah terpasang.
Selain itu, isu manajemen daya dukung (carrying capacity) dan risiko overtourism turut menjadi perhatian. Menpar mengingatkan bahwa rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong untuk meningkatkan devisa sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.
Status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.
Menurutnya, pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
Nausrau menyebut keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia.
Namun, ia juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal, seperti keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, belum adanya transportasi antar-pulau teratur dengan tarif terjangkau, serta minimnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.
Ia mendorong penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi UNESCO Raja Ampat yang dijadwalkan pada Agustus 2026, karena hasil revalidasi akan menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat dipertahankan, ditingkatkan, atau dicabut.
Selain agenda rapat, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina/Jetty Sorong.
Dalam kunjungan ini, Menpar didampingi jajaran pejabat Kemenpar, antara lain Rizki Handayani, Hariyanto, Apni Jaya Putra, Ines Lius, serta Dwi Marhen Yono. Kunjungan kerja ini menegaskan arah besar pembangunan pariwisata Raja Ampat: berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis konservasi.
Baca juga: Perkuat Promosi Pariwisata Edukatif, Kemenpar Dukung Edutrip Australia–Indonesia
Baca juga: Paparan di CEO Forum 2026, Kemenpar Fokuskan Pemasaran Pariwisata ke Asia
Dengan koordinasi pusat-daerah, penguatan infrastruktur, serta komitmen menjaga daya dukung lingkungan, Raja Ampat diproyeksikan tetap menjadi “Surga Terakhir di Bumi” sekaligus laboratorium pariwisata berkelanjutan kelas dunia. []
