Jakarta – Aparat TNI di Kota Ternate, Maluku Utara, membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat malam, 8 Mei 2026.
Aparat menilai, film karya Dandhy Laksono itu bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyampaikan kepada wartawan bahwa keputusan pembubaran diambil setelah memantau respons publik di media sosial.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian, keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” ujar Jani, dikutip Reallist Media pada Selasa, 12 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa penilaian negatif terhadap film tersebut bukan pendapat pribadi, melainkan berdasarkan masukan masyarakat. Jani kemudian meminta agar pemutaran film dihentikan, meski diskusi yang sudah diagendakan tetap diperbolehkan berlangsung.
“Berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu hal yang positif, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan (nobar) saya minta tolong dihentikan, agar tidak dijadikan bahan (untuk) dipolitisir kemudian hari,” tuturnya.
Menurutnya, isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisasi, sehingga pemutaran film berpotensi menimbulkan dampak beberapa hari ke depan. Ia mengajak penyelenggara untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di wilayah Ternate.
Menanggapi hal itu, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam pembubaran nobar yang menurutnya merupakan bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” ucap Yunita.
Yunita bilang, kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, menurutnya, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan, sebab acara berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
Film Pesta Babi sendiri menyoroti isu deforestasi, perampasan tanah adat, dan perjuangan masyarakat Papua mempertahankan tanah leluhur mereka. Judul film yang kontroversial dianggap sebagian pihak sebagai pemicu penolakan, sementara bagi penyelenggara, film ini merupakan medium untuk membuka ruang diskusi tentang isu lingkungan dan hak masyarakat adat.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kontroversi terkait pemutaran film dokumenter yang mengangkat isu sosial dan politik di Indonesia. Di satu sisi, aparat menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan mencegah konflik, sementara di sisi lain, kelompok masyarakat sipil menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Kehadiran TNI dalam pembubaran nobar Pesta Babi di Ternate memperlihatkan tarik-menarik antara kepentingan keamanan dan kebebasan sipil.
Baca juga: Saiful Mujani Sebut Mayoritas Warga Takut Bicara di Era Presiden Prabowo
Baca juga: Saiful Mujani Sebut Demokrasi Indonesia Memburuk di Era Presiden Prabowo
Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang bagaimana ruang demokrasi di daerah dapat dijaga tanpa mengorbankan hak warga untuk berdiskusi dan berekspresi. []
