REALLISTMEDIA.COM – Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, secara tegas meminta agar birokrasi perizinan untuk penyelenggaraan konser musik, festival budaya, pemutaran film, hingga pameran karya seni dapat dipermudah demi memperluas ruang ekspresi serta membuka lapangan pekerjaan baru.
Pernyataan wakil rakyat ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kendala yang dialami oleh grup musik asal Bandung, Dongker. Dalam beberapa waktu terakhir, band tersebut mengaku mengalami serangkaian dugaan pembatasan ekspresi melalui karya dan penampilan panggung mereka.
Menurut Chusnunia, penyelenggaraan acara seni dan hiburan di daerah tidak sekadar menghadirkan hiburan bagi masyarakat, melainkan menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan yang melibatkan banyak pihak.
“Di balik satu konser, ada musisi, teknisi suara, kru panggung, fotografer, sampai pedagang makanan yang ikut bekerja,” ujar Chusnunia, dikutip Reallist Media pada Senin, 9 November 2026.
“Kalau acara bisa rutin digelar di berbagai daerah, peluang kerja dan usahanya juga bisa lebih merata,” kata dia.
Ia memaparkan bahwa Kementerian Pariwisata sebenarnya telah memasukkan 125 acara dari 38 provinsi ke dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Agenda tahunan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan utama untuk memperluas dukungan terhadap acara-acara skala kecil dan menengah yang digerakkan oleh komunitas sepanjang tahun.
Untuk merealisasikan kemudahan tersebut, Chusnunia mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pariwisata agar berkoordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Koordinasi ini krusial untuk memastikan sistem perizinan berjalan transparan dan mudah diakses oleh para penyelenggara acara di daerah. Penyelenggara, kata dia, memerlukan kepastian hukum dan administratif, mulai dari daftar persyaratan, perkiraan waktu proses, hingga status pengajuan yang jelas.
Selain itu, panduan teknis seperti pengaturan kapasitas penonton, jalur evakuasi, hingga kesiapan layanan kesehatan hendaknya disesuaikan secara proporsional dengan skala serta risiko dari masing-masing acara.
Tidak hanya di tingkat pusat, Chusnunia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil peran aktif. Pemda diharapkan mempublikasikan daftar fasilitas publik yang siap dipakai—seperti gedung kesenian dan lapangan—lengkap dengan informasi kapasitas, fasilitas, rincian biaya, serta tata cara pemesanannya.
Bahkan, pemda diusulkan untuk menunjuk satu kontak pendamping khusus guna memudahkan komunitas maupun promotor dalam berkonsultasi soal perizinan, lokasi, dan pengamanan.
Lebih lanjut, khusus untuk agenda yang mendapatkan dukungan dari anggaran atau fasilitas pemerintah, Chusnunia mengusulkan agar peluang tampil, bekerja, maupun berjualan diumumkan secara terbuka kepada publik.
Evaluasi pasca-acara juga dinilai sangat penting untuk mengukur efektivitas kegiatan, yang mencakup jumlah pekerja kreatif lokal berbayar serta estimasi omzet yang didapatkan oleh pelaku UMKM.
“Yang ingin kami lihat setelah festival selesai adalah berapa banyak orang lokal yang mendapat pekerjaan berbayar, berapa UMKM yang bertambah penjualannya, dan apakah komunitas punya kesempatan untuk menggelar acara lagi. Dari situ, kami bisa menilai mana yang perlu diperkuat,” kata Chusnunia.
Dugaan pembatasan panggung dan dipersulitnya izin keramaian keriaan musik yang melibatkan Dongker bermula saat unit punk tersebut merilis album kedua mereka yang bertajuk Melankolia Radikal (2026), yang kemudian dilanjutkan dengan agenda tur ke lebih dari 30 kota di Indonesia, Jepang, hingga Malaysia.
Perjalanan tur tersebut diwarnai oleh berbagai intervensi terhadap ruang tampil dan ekspresi artistik mereka. Beberapa penyelenggara acara disebut menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin apabila tetap menghadirkan Dongker sebagai penampil.
Akibat tekanan tersebut, penampilan Dongker di tiga acara musik harus dibatalakan secara sepihak. Ketiga acara yang batal tersebut meliputi Gesrek Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Jakarta, Neverland pada 7 November 2026 di Cikarang, hingga Tigers Jaw Tour pada 8 November 2026 di INA Hall Kota Peruri, Jakarta.
Intervensi serupa juga dilaporkan terjadi saat Dongker tampil dalam acara Bekasi Padat Karya pada 1 November 2026, di mana sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat mendatangi lokasi untuk memantau dan menyampaikan ancaman pembubaran paksa.
Beruntung, acara tersebut tetap dapat terlaksana setelah pihak penyelenggara mengambil langkah pengamanan agar situasi tetap kondusif, di tengah kekhawatiran pembatalan mendadak yang justru dapat memicu kepanikan penonton.
Bagi personel Dongker, rentetan kejadian tersebut merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang mencederai hak konstitusional seniman. Mereka menegaskan bahwa musisi dan pekerja seni memiliki hak penuh untuk menyampaikan kritik sosial melalui karya serta panggung pertunjukan.
Hingga pernyataan ini dirilis, pihak Dongker menyatakan belum mendapatkan penjelasan resmi ataupun dasar hukum yang jelas dari pihak berwenang terkait tindakan pembatasan yang mereka alami.
Baca juga: Dendi Nata Bahas Cinta Beda Agama di Single Semoga
Baca juga: Lafa Pratomo, Jason Ranti, dan Isyana Sarasvati Kolaborasi dalam Single Dogs Are Always True
“Mohon maaf jika kami tidak santun di mata negara. Pada prinsipnya, ini berangkat dari keresahan bersama dan situasi yang tidak kunjung berubah,” ucap vokalis sekaligus gitaris dan manajer Dongker, Delpi Suhariyanto.[]
