Jakarta – Profesor Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia semakin memburuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan dalam program Bedah Politik yang tayang di kanal YouTube SMRC TV dengan judul “Di Bawah Prabowo, Demokrasi Semakin Buruk”.
Saiful merujuk pada laporan Varieties of Democracy (V-Dem) tentang kondisi demokrasi Indonesia tahun 2025 yang dirilis pada 2026.
Dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 berarti sangat tidak demokratis dan 1 sangat demokratis, Indonesia memperoleh skor 0,30. Angka ini menurun dari skor tahun 2024 yang berada di 0,33.
“Selisih 0,03 dalam satu tahun itu berarti penting dalam pengukuran ini,” ujar Saiful Mujani, dikutip Reallist Media pada Jumat, 10 April 2026.
Tren Penurunan Demokrasi Sejak Era Jokowi
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia konsisten memburuk sejak pemerintahan Joko Widodo, terutama pada periode kedua. Dan pada satu tahun pemerintahan Prabowo, penurunan kualitas demokrasi semakin dalam.
Saiful juga mengingatkan bahwa skor tertinggi demokrasi Indonesia sejak era Orde Baru adalah 0,55 pada 2008, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kondisi saat ini, menurutnya, demokrasi Indonesia lebih buruk dibanding masa pemerintahan Jokowi.
Indonesia Masuk Kategori Electoral Autocracy
Dengan skor yang menurun, V-Dem memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara electoral autocracy. Saiful menjelaskan bahwa electoral autocracy adalah kondisi negara yang tetap melaksanakan pemilihan umum, namun pemilihan tersebut tidak berlangsung secara demokratis.
Menurutnya, V-Dem adalah lembaga yang paling banyak dijadikan rujukan oleh para ahli untuk menilai kondisi demokrasi suatu negara. Untuk Indonesia, lembaga ini telah melakukan studi sejak awal berdirinya negara.
Indikator Penilaian Demokrasi
Saiful menjelaskan bahwa V-Dem menggunakan sejumlah indikator yang terbagi dalam dua kelompok besar:
- Electoral Democracy Index
- Liberal Component Index
Indikator tersebut mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, pemilu yang bersih, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan individu, independensi penegak hukum, serta kontrol legislatif atas eksekutif.
Minimnya Checks and Balances
Salah satu faktor yang membuat demokrasi Indonesia semakin buruk, menurut Saiful, adalah lemahnya checks and balances. Minimnya kontrol legislatif atas kekuasaan eksekutif terjadi karena hampir semua partai politik bergabung ke pemerintahan.
“Semakin ngumpul semua partai di pemerintahan, semakin tidak demokratis. Kalau semua partai bergabung ke pemerintahan, siapa yang mengontrol pemerintah?” ucapnya.
Konteks Global dan Dampak bagi Indonesia
Penurunan kualitas demokrasi di Indonesia bukan fenomena tunggal. Menurut laporan V-Dem, tren kemunduran demokrasi juga terjadi di sejumlah negara lain, di mana pemilu tetap dilaksanakan namun kebebasan sipil dan independensi lembaga negara semakin melemah.
Bagi Indonesia, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, melemahnya partisipasi masyarakat, serta meningkatnya risiko otoritarianisme.
Pernyataan Saiful Mujani menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan skor demokrasi yang terus menurun, Indonesia kini dikategorikan sebagai electoral autocracy oleh V-Dem.
Baca juga: Donald Trump Terima 10 Poin Tuntutan, Iran Mengaku Menang Telak
Baca juga: Prabowo–Megawati Bertemu di Istana, Bahas Isu Strategis dan Geopolitik
Minimnya oposisi politik dan lemahnya kontrol legislatif atas eksekutif menjadi faktor utama memburuknya kualitas demokrasi. []
