Jakarta – Produser film dan eksekutif media, Fauzan Zidni resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2026–2030. Ia menggantikan Plt. Ketua Umum Celerina Judisari dalam Kongres IV BPI yang berlangsung di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, pada 10–12 April 2026.
Dalam sambutannya, Fauzan menegaskan bahwa agenda utama kepemimpinannya adalah peningkatan sumber daya manusia perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri, serta partisipasi dalam berbagai film lab internasional.
“Saya berterimakasih kepada stakeholder BPI yang telah memberi kepercayaan besar ini untuk menjalankan agenda bersama seluruh masyarakat film Indonesia,” ujar Fauzan Zidni, dikutip Reallist Media pada Rabu, 15 April 2026.
Agenda Strategis BPI
Fauzan menegaskan bahwa prioritas utama kepemimpinannya adalah penguatan sumber daya manusia perfilman.
Beberapa program yang akan dijalankan meliputi:
- Sinkronisasi kurikulum pendidikan perfilman.
- Program magang-hub untuk memperkuat keterhubungan akademisi dan industri.
- Pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri.
- Partisipasi dalam film lab internasional.
Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Revisi ini diharapkan memperkuat kelembagaan BPI, profesi perfilman, dukungan pemerintah, kepastian hukum, kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi.
Agenda lain yang disiapkan mencakup gerakan anti-pembajakan film, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, serta pelaksanaan fungsi-fungsi BPI sesuai amanat UU Perfilman.
Kongres IV BPI: Penetapan Dewan Pengawas dan Rencana Induk
Kongres IV BPI dihadiri oleh 67 stakeholder anggota. Selain memilih Ketua Umum, kongres juga menetapkan Dewan Pengawas BPI yang terdiri dari Fajar Nugros, Agustina Kusuma Dewi, Nasaruddin Saridz, Danu Murti, dan Judith Dipodiputro.
Forum ini juga membahas Rencana Induk Pengembangan BPI, yang akan mendorong lahirnya Rencana Induk Perfilman Nasional sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2009. Dokumen strategis ini akan menjadi panduan ekosistem perfilman Indonesia dalam jangka panjang, selaras dengan RPJPN dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK).
Rencana Induk tersebut mencakup peta jalan pengembangan SDM, infrastruktur produksi, distribusi, promosi, serta kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan industri film yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan hingga 2045.
Profil Fauzan Zidni
Fauzan Zidni adalah produser film dan eksekutif media dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) periode 2016–2019, dan sejak 2019 menjadi Dewan Penasihat APROFI.
Fauzan menyelesaikan studi sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan magister kebijakan publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Ia merupakan produser di Cinesurya bersama Rama Adi, dengan karya-karya seperti What They Don’t Talk About When They Talk About Love, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, Tukar Takdir, dan Perang Kota.
Selain itu, Fauzan pernah menjabat sebagai Executive Producer/Head of Original Content di The Walt Disney Company Indonesia (2022–2024), memimpin tim yang menghasilkan 10 konten original dan 10 proyek pengembangan. Ia juga aktif menulis opini kebijakan perfilman di media nasional.
Harapan Perfilman Lokal
Dengan pengalaman panjang dan visi strategis, Fauzan Zidni diharapkan mampu membawa BPI ke arah yang lebih kuat dan relevan.
Baca juga: Sinopsis Film Kupeluk Kamu Selamanya, Perebutan Hak Asuh dan Konflik Keluarga
Baca juga: Film Badut Gendong Hadirkan Teror Baru di Semesta Qodrat Charles Gozali
Kepemimpinannya di periode 2026–2030 akan menjadi momentum penting bagi perfilman Indonesia untuk semakin berdaya saing di tingkat global, sekaligus memperkuat ekosistem film nasional yang inklusif dan berkelanjutan. []
