REALLISTMEDIA.COM – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026, dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 97/P Tahun 2026 dan langsung menjadi sorotan publik serta pasar keuangan.
Prosesi pelantikan Suahasil Nazara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Suahasil berjanji untuk setia pada UUD 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Suahasil, dikutip Reallist Media pada Senin, 14 September 2026.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tuturnya.
Pergantian ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan langkah strategis yang menandai arah baru kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. Purbaya, yang baru menjabat sejak September 2025 menggantikan Sri Mulyani, dianggap gagal menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global dan domestik.
Masa kepemimpinannya ditandai dengan pelemahan rupiah, defisit fiskal melebar, serta penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pasar dan investor, sehingga pencopotannya dianggap sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan.
Kehadirannya di kabinet disambut positif oleh banyak pihak karena rekam jejak panjangnya sebagai teknokrat berpengalaman.
Lahir di Jakarta pada 23 November 1970, Suahasil menempuh pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Indonesia, melanjutkan S2 di Cornell University, dan meraih gelar PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign.
Karier akademisnya sebagai Guru Besar FEB UI serta pengalaman birokrasi sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 membuatnya dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengemban amanah besar ini.
Pasar saham merespons cepat pergantian ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok 2% sebelum akhirnya berbalik naik lebih dari 200 poin setelah pengumuman resmi pencopotan Purbaya. Investor menilai Suahasil mampu mengembalikan kredibilitas fiskal dan menjaga stabilitas APBN.
Pengamat ekonomi juga menilai pergantian ini sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin memperkuat posisi teknokrat dalam kabinetnya, sekaligus menegaskan komitmen terhadap kebijakan fiskal yang lebih hati-hati.
Reshuffle ini disebut sebagai bagian dari strategi besar yang kemungkinan akan melibatkan pos lain seperti Menteri Luar Negeri dan Menko PMK, sehingga arah kebijakan pemerintahan ke depan semakin ditunggu.
Reaksi publik beragam. Sebagian kalangan menilai pencopotan Purbaya sebagai langkah tepat karena kebijakannya dianggap tidak mampu meredam gejolak pasar. Di sisi lain, ada yang menilai pergantian ini terlalu cepat mengingat Purbaya baru menjabat satu tahun. Namun, mayoritas pelaku pasar dan pengamat menyambut positif kehadiran Suahasil.
Dengan pengalaman panjang di bidang fiskal, ia diharapkan mampu menjaga kredibilitas APBN, mengendalikan defisit, serta memperkuat posisi Indonesia di mata investor global.
Suahasil juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan dunia akademis, sehingga diharapkan mampu menghadirkan kebijakan berbasis riset dan data yang kuat.
Pergantian ini juga memiliki dampak politik. Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap menteri yang dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi. Hal ini memperkuat citra kepemimpinannya sebagai presiden yang berorientasi pada hasil.
Dengan menempatkan Suahasil, Prabowo menegaskan bahwa teknokrat berpengalaman tetap memiliki peran penting dalam kabinetnya.
Baca juga: Menpar Widiyanti Ingin HUT ke-81 RI Jadi Momentum Tumbuhkan Ekonomi
Baca juga: Purbaya Soal APBN 2026: Capai Setara 18,2 Persen dari Target
Langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. []
